DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI yang membahas banjir. Komisi V menilai penanganan banjir Jakarta, Jawa Barat, dan Banten terkendala masalah komunikasi.
RDP digelar di ruang rapat Komisi V, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Pimpinan rapat kali ini ialah Ketua Komisi V Lasarus.
"Kepala BMKG, Basarnas, BNPP. Yang terhormat Gubernur DKI yang diwakili Ibu Vera Revina Sari, Deputi Tata Ruang. Kemudian Gubernur Jabar diwakili Pak Sekda Setiawan Wangsatatmaja," kata Lasarus membuka rapat.
"Kemudian Gubernur Banten diwakili juga oleh Pak Sekda Al Muktabar, Bupati Bogor kemudian oleh Sekda Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor, kemudian dari DPRD Jabar... dari DPRD DKI belum kelihatan," imbuhnya.
Lasarus menyebut, selain komunikasi, penanganan banjir terkendala aspek koordinasi. Pimpinan Komisi V dari Fraksi PDIP itu tak ingin permasalahan banjir hanya menjadi polemik di publik tanpa ada solusi.
"Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik, maka kami mengundang untuk rapat," sebut Lasarus.
Sebelumnya, persoalan banjir Jakarta menuai polemik di publik. Elite Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menjadi salah satu pihak yang memberi kritik ke Anies.
Di Jawa Barat, warga Kranji, Bekasi, sudah 24 jam kebanjiran. Namun hingga kini belum ada bantuan dari Pemda Kota Bekasi ataupun Pemprov Jawa Barat.[dtk]