DEMOKRASI.CO.ID - Jumlah wanita yang berstatus janda di kabupaten Lombok Barat mencapai 33 ribu orang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat, H Baehaqi karena tidak terlepas dari fenomena perkawinan dini yang terjadi di masyarakat.
"Belum setahun berkeluarga mereka sudah lain ranjang. Fenomena ini tidak saja terjadi di Lombok Barat, tapi hampir di seluruh kabupaten,” kata Baehaqi.
Menurut mantan Kepala Bapeda Lombok Barat ini, pihaknya sudah turut berkontribusi untuk meminimalisir banyaknya kasus perkawinan anak di usia dini.
Sedikitnya ada 4 kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan tersebut adalah Perbup, Gerasak, Gardu Doa, Stunting dan Garda Jaket. Dia menyebut, 3 dari 4 kebijakan ini bermuara pada Perbup Lombok Barat Nomor 30/2018 tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak.
Ada kebijakan lain seperti keputusan desa tentang KPAD, alokasi anggaran serta terbitnya Perda Kab.Lombok Barat Nomor 9/2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).
Pada kesempatan itu, Baehaqi memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Yes I Do. Karena program Yes I Do telah banyak berkontribusi.
Di tempat yang sama, Project Manager Yes I Do, Budi Kurniawan menyebut, pihaknya melalui KPAD telah menangani 29 perkawinan usia anak setelaah dibelas (dipisah). Dari 29 kasus, 9. diantaranya berhasil dibelas, sementara 4 kembali menikah setelah dilakukan mediasi.
Di sisi lain, Yes I Do juga telah membentuk 101 anggota pada 2019.Dirinci,48 dewasa laki laki, 26 perempuan, 4 remaja laki laki, 9 perempuan, 6 anak laki laki, dan 8 anak perempuan.
Kontribusi lainnya sebut Budi adalah perencanaan bisnis dan masa depan, diskusi berseri, posyandu remaja, pemberdayaan ekonomi serta membentuk kelompok bisnis remaja yang saat ini telah beromset sekitar Rp 8,5 juta per bulan.
Sesuai rencana, program Yes I Do akan berakhir pada Oktober mendatang. Namun seluruh peserta berharap, program ini supaya tetap berlanjut. Karena seluruh program dinilai sangat berdampak positif terutama dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, trafficking serta kasus lain yang menjerat anak.
Usai diskusi, Ketua KPAD desa Kediri, Suci Apriani mengemukakan, tak bisa dihitung kontribusi Yes I Do yang selama ini. Kendati begitu, gadis jebolan Aliyah pada ponpes Islahuddini kediri ini berharap, program Yes I Do bisa dilanjutkan.
Senada dengan Suci, utusan Plan Internasionl Belanda,Samira al Zwaini, mrlalui translate mengaku senang berada dibtempat ini, karena arahan dari pemkab.Lombok Barat yang sangt menyentuh.
Selanjutnya Samira berharap, seluruh program dan agenda yang telah dilaksanakan suaya dijaga dan semoga bisa berlanjut, meskipun Yes I Do akan berlanjut ke Jawa Barat. (suara.com)
