DEMOKRASI.CO.ID - Massa Aksi 212 mulai berdatangan ke area Patung Kuda dan silang barat Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Aksi kali ini bertema Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI.
Dua spanduk besar di mobil komando bertuliskan: Ayo Revolusi Basmi Korupsi dan Berantas Megakorupsi, Pulihkan Kembali NKRI. Massa berdatangan sejak selesai shalat Jumat di sejumlah masjid di sekitar Monas, salah satunya Masjid Istiqlal.
Pantauan Indonesiainside.id di lokasi, massa aksi merapatkan ke mobil komando yang berada tepat di seberang gedung Indosat. Sejumlah massa membawa bendera kecil merah putih yang dibagikan panitia aksi.
Gema nasyid dan lagu-lagu perjuangan dari mobil komando berkumandang. Ini untuk menyemangati massa aksi di tengah panasnya terik matahari.
“Silakan bagi massa yang membawa motor dan mobil untuk parkir di dalam Monas,” seru panitia aksi di silang barat Monas, Gambir, Jakarta, Jumat (21/2).
Selain massa aksi dari kalangan dewasa, massa juga ada dari kalangan remaja. Dengan semangat meski terik membakar kulit, mereka tetap berada tak jauh dari mobil komando.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF), Ustaz Yusuf Muhammad Martak, mengatakan, aksi 212 akan menyuarakan masalah kasus mega korupsi yang menyangkut masyarakat banyak, nasabah dan orang yang ingin menikmati dana pensiun tersebut. Memang benar, negara dapat mengganti kerugian masyarakat.
“Tapi, siapa yang bertanggung jawab menggunakan danatersebut, itu yang harus dikejar. Untuk apa? Kami memang menyadari ini ada nuansa dari pemerintahan sebelumnya, tapi kan harusnya bisa diantisipasi,” ujar Yusuf kepada Indonesiainside.id, Kamis (20/2).
Dia menyebutkan, kasus dugaan korupsi seperti PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri merupakan skandal terbesar. Menurut dia, korupsi menggunakan dana asuransi dan pensiun merupakan modus paling mudah.
“Nah, kalau ini terjadi di beberapa BUMN lain, bagaimana BUMN lain yang sehat mau membantu BUMN yang sakit,” katanya.
Ia menilai, isu ini penting untuk terus disuarakan. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia dengan mayoritas umat Islam termasuk non muslim penting menyampaikan dukungan pemberantasan korupsi.
“Karena ini juga menyangkut kedaulatan negara Indonesia,” ujarnya.