DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, turut menandatangani kesepakatan bersama terkait Laut Natuna Utara bersama Bakamla dan sejumlah instansi lainnya. Mahfud mengakui hal ini terdorong oleh kerap masuknya kapal-kapal China ke Laut Natuna.
"Nelayan-nelayan China yang terkadang dilindungi oleh pemerintah China itu mencuri ikan di sana. Melanggar hak berdaulat kita. Itu ancaman terhadap integrasi teritori, kekuatan teritori kita," kata Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2020.
Untuk melawan China, Mahfud menekankan caranya yakni dengan hukum internasional. Mahfud mengakui jika dengan adu kekuatan militer, maka Indonesia bisa kalah.
"Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan yang jumlahnya lebih banyak, China besar sekali. Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis, ya kita bisa kalah," ujar Mahfud.
Namun, Mahfud meyakinkan Indonesia pasti tetap melawan hal tersebut dengan hukum-hukum internasional. Salah satunya dengan menguatkan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait.
"Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori," katanya.
Dia juga menyebutkan langkah lain yang bisa dilakukan seperti meningkatkan volume patroli di kawasan tersebut. Dan juga menghidupkan Natuna sebagai sumber daya ekonomi laut.
