DEMOKRASI.CO.ID - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus bergulir dijagat media sosial.
Banyak pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo segera mengganti para menteri yang selalu membuat gaduh dengan kebijakan maupun statementnya.
Peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menilai Presiden Jokowi harus menepati janji atau ucapannya yang pernah disampaikan bahwa menterinya tidak boleh membuat kegaduhan.
“Kan kata Pak Jokowi nggak boleh bikin gaduh. Ini justru menguji konsistensi statement beliau sendiri,” ucap Dian Permata, Minggu (23/2).
Sehingga, lulusan Magister Universitas Sains Malaysia itu menilai terdapat tiga menteri yang harus diganti.
Di antaranya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Selain itu, Ketua Pijar Jakarta 1999 ini juga meminta agar Presiden Jokowi mengganti Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
Fachrul Razi kerap membuat kegaduhan, mulai dari mewacanakan pemulangan eks WNI anggota ISIS hingga rencana membuat program ulama bersertifikat.
Sementara Sri Mulyani baru-baru ini terang menyatakan dirinya mules mendengar janji kampanye Presiden Joko Widodo.
“Kalau gunakan statement Jokowi sendiri soal gaduh maka terdepan yakni Kemenag, Kemenkeu, BPIP, Muhadjir,” jelas Dian.
Walau demikian, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle terhadap pembantunya dalam waktu dekat.
“Tapi itu kemungkinan terjadi masih lama. Kalau terjadi reshuflle maka akan hattrick. Reshuffle tercepat di pemerintahan Pak Jokowi sendiri,” pungkasnya.[psid]
