DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi-Kiai Maruf memulai periode kedua sudah menginjak 100 hari kepemimpinannya. Periode pertama dan kedua Presiden banyak warnai kontestasi politik yang cendrung elitis.
Tidak sedikit publik yang meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan janji politik dan revolusi mentalnya. Namun, publik dikejutkan ketika penantang Presiden Jokowi di 2019, dirangkul dalam koalisi menjadi salah satu menteri elit.
Indonesia semakin mengarah ke Demokrasi elitis karena kuatnya koalisi pemerintah di eksekutif dan legislatif. Mardani dalam buku ‘Kami Oposisi’ menilai pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Indonesia mengarah dalam Demokrasi elitis.
“Proses demokratisasi di Indonesia seharusnya semakin membaik. Kita telah mengalami sedikitnya lima kali pemilihan umum langsung. Sangat disayangkan kini kualitas demokrasi malah menurun. Setelah pemilu 2019, kebanyakan partai justru merapat ke pemerintah. Padahal, demokrasi membutuhkan checks and balances,” kata Mardani di Komplek Parlemen, Selasa (4/2/2020).
Politisi PKS ini menyebutka, dalam tersebut juga menjelaskan alasan mengapa demokrasi perlu oposisi. Mardani menilai, sangat krusial peranan oposisi itu dalam sebuah negara demokrasi.
Mengapa demikian? Salah satu alasannya menurut Mardani adalah agar tidak lahir parlemen jalanan seperti yang terjadi saat ini di berbagai negara di dunia.
Selain itu, dalam buku ini dijabarkan juga model-model oposisi politik dari berbagai pengalaman demokrasi di berbagai negeri dunia. Juga, bagaimana bentuk oposisi politik di indonesia dari masa ke masa.
“Saya berharap melalui buku ini kembali menghidupkan diskusrus bagaimana, apa yang harus kita pikirkan kedepan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sehingga demokrasi kita menjadi substansial. Bukan demokrasi elitis,” imbuhnya.
