DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia dan China diyakini tidak akan bisa menyelesaikan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih di perairan Natuna Utara.
Kendati demikian, ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memperkuat klaim di perairan Natuna Utara selain berdasarkan UNCLOS 1982 maupun hukum internasional lainnya.
Tiga hal tersebut dipaparkan Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana dalam diskusi 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (12/1).
"Pertama, kita hadirkan nelayan-nelayan di sana. Masalah kita sekarang adalah banyak-banyakan nelayan yang ada di sana," ujar Hikmahanto sembari mengingatkan untuk tetap mempertimbangkan koservasi lingkungan laut di perairan Natuna Utara.
Kedua, yakni penguatan peran TNI Angkatan Laut (AL) yang harus ditegaskan kembali agar tidak hanya sebagai penegak kedaulatan, namun juga penegak hukum sesuai dengan UU TNI Pasal 7.
"Kalau berbicara tentang ZEE, maka yang berperan itu kapal-kapal patroli. Kapal patroli ini bisa diemban TNI AL karena Pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa TNI AL berperan sebagai penegak hukum," ujar Hikmahanto.
Kendati demikian, hal ini mengherankan mengingat dalam pandangan dunia internasional, yang seharusnya turun di ZEE adalah kapal-kapal sipil. Namun karena kapal yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bakamla sedikit dan tonasenya tidak besar, maka hal itu bisa dikecualikan.
Nantinya, patroli dilakukan dengan dua tujuan, yaitu menangkapi nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan dan melindungi nelayan-nelayan Indonesia dari coast guard negara asing.
Sementara terakhir, Hikmahanto menuturkan Indonesia harus konsisten untuk terus menjaga penolakan nine dashed-line.
