DEMOKRASI.CO.ID - Front Pembela Islam (FPI) menyindir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan serta Menko Polhukam Mahfud MD terkait sikap mereka dalam menghadapi polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (5/1/2020), sindiran ini disampaikan oleh Sekretaris Umum DPP FPI Munarman. Menurutnya, sikap kedua menteri yang sejauh ini memilih langkah damai seolah menggadaikan kedaulatan Tanah Air ke Negeri Tirai Bambu.
Sikap ini, sambungnya, cukup berbeda dengan yang biasa diberikan kedua menteri ketika menghadapi polemik-polemik di dalam negeri. Bahkan, sikap Luhut dan Mahfud juga dianggap tak sekeras saat mereka menghadapi polemik yang bersinggungan dengan umat Islam di dalam negeri.
"Kok kedaulatan negara digadaikan ke China? Kok tidak seganas ucapan dan tindakan ketika yang dihadapi rakyat sendiri dan umat Islam?" ucap Munarman melalui pesan singkat dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1/2019).
Ia pun turut bertanya soal alasan sikap damai dari Luhut dan Mahfud. Ia curiga sikap ini mencerminkan ada kepentingan dari pemerintah Indonesia terhadap China di antaranya menyangkut aliran investasi.
Diketahui, Jokowi sebelumnya dinilai sebagian kelompok Islam sebagai pihak yang mengkriminalisasi tokoh agama Islam. Kasus yang mencuat terjadi Rizieq Shihab sebagai pemimpin FPI.
Sebelumnya, Luhut meminta polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China tidak diributkan. Meski ia mengklaim bahwa masalah ini tidak akan mengganggu sektor investasi dan ekonomi yang sudah terjalin antar kedua negara.
"Kami tidak pernah tahu ada klaim itu (klaim China). Tidak pernah mengakui itu. Sederhana kok. Tidak perlu dibuat ribut," kata Luhut.
"Ya masalah saya bilang untuk apa ribut yang tidak perlu dibuat ribut. Sebenarnya kita juga harus lihat harus benahi diri kita sendiri," sambungnya.
Sementara Mahfud menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap menempuh upaya diplomasi untuk mengatasi polemik di batas wilayah perairan tersebut.
Kendati menggelar diplomasi, namun ia menekankan bahwa China tetap tidak punya hak atas perairan Natuna.
"Kalau Menteri Luar Negeri sudah memanggil dan terus nanti akan melakukan konsultasi-konsultasi lanjutan. Saya kira itu yang penting, kita punya kedaulatan dan hak berdaulat juga yang harus kita jaga," ujar Mahfud.(*)
