DEMOKRASI.CO.ID - Klaim China atas Natuna membuat pemerintah mengambil sikap tegas. Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dan pihak TNI dalam menyikapi klaim sepihak China atas Natuna.
Menurutnya, siaga tempur dengan terus melakukan diplomasi adalah langkah terbaik.
"Tempur dengan diplomasi adalah langkah terbaik," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (3/1).
Sikap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang memanggil Duta Besar China (RRT), mengirimkan nota protes, dan menyampaikan sikap resmi pemerintah, menurutnya sudah sangat tepat. Riefky menilai diplomasi dibutuhkan untuk mencegah eskalagi yang tidak diperlukan.
"Upaya diplomasi perlu untuk terus dilakukan, untuk mencegah eskalasi yang tidak diperlukan.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang patuh terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum internasional. Maka jalur penyelesaian masalah yang tepat harus yang sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan internasional berlaku," jelas Riefky.
Menlu Retno Marsudi menegaskan tidak akan mengakui klaim sepihak dari pemerintah China terkait Perairan Natuna.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," kata Retno saat berada di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). [rml]
