DEMOKRASI.CO.ID - Sikap kritis yang dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj kepada pemerintah memang harus dilakukan. Namun, Said Aqil harus hati-hati dan konsisten.
Hal itu disampaikan Dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad. Menurutnya, di era digital seperti saat ini harus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan maupun pendapat kritis kepada pemerintah.
"Paling tidak apa yang disampaikan harus konsisten dan mengandung pesan-pesan moral yang dibutuhkan negara, bangsa kita saat ini dan lima tahun mendatang," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Karena, kata Nyarwi, muatan kritis dan pesan yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU). Konsisten tersebut juga dapat menjaga citra personal seorang Said sebagai Ketum PBNU.
"Sebab jika sikap-sikap kritis yang disampaikannya tidak konsisten, mudah berubah atau bahkan mudah berbalik arah, bisa saja sebagian masyarakat kita berfikir kritik tersebut hanya ditujukan untuk memberikan tekanan ke pemerintah dan mendapatkan hal tertentu dari pemerintah," jelas Nyarwi.
Terlebih NU sudah dikenal oleh publik sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang berkontribusi dalam pemenangan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019. Walaupun tidak banyak tokoh NU yang diberikan jabatan strategi oleh Presiden Jokowi. Hal ini patut menjadi catatan Said Aqil.
"Dalam kondisi semacam itu, tentu akan kurang bagus bagi NU dan Pak Said jika kritik-kritik yang disampaikan dimaknai sebagai 'kritik karena pihak penguasa atau pemenang Pilpres kurang bayar'," terangnya.
"Asumsi tersebut bisa menguat di tengah masyarakat jika Pak Said kurang hati-hati dalam mengemas pesan-pesan kritik yang disampaikan ke pemerintah," tandasnya. [rmol]
