DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia berencana mengirim nelayan dari Jawa ke perairan Natuna untuk mencari ikan sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan yang dipersengketakan dengan China.
Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan mengumumkan rencana itu di hadapan sekitar 120 nelayan dari wilayah Pantai Utara (Pantura) pada hari Senin (06/01).
"Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura, dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura, untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan, dan sebagainya di sana," kata Menkopolhukam Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan, perairan Natuna adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut, dengan berbagai jenis ikan yang mahal melimpah di sana.
"Dan itu sebenarnya hak Indonesia, hak warga negara Indonesia seperti saudara-saudara," ujarnya kepada para nelayan.
Ia menambahkan, pemerintah akan mendukung nelayan-nelayan dari Pantura itu untuk ke Natuna, baik dari segi perizinan, fasilitas, maupun perlindungan.
"Dan saudara nanti akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang akan mengancam saudara," kata Mahfud.
Insiden antara Indonesia dan China di Natuna Utara baru-baru ini kembali panas setelah pemerintah Indonesia mengklaim sejumlah kapal penangkap ikan milik China memasuki perairan Natuna pada Desember lalu. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa kapal penjaga China juga melanggar kedaulatan di sana.
Mahfud MD mengatakan rencana mengirimkan nelayan ke Natuna merupakan pengamalan perintah Presiden Joko Widodo agar "negara hadir".
"Kira-kira setahun lalu presiden memerintahkan untuk memperkuat pengamanan terhadap Natuna agar negara hadir, minimal dalam dua hal: pertama, peningkatan patroli dan kedua, aktivitas nelayan kita di sana," kata Mahfud di hadapan wartawan.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah bicara dengan pihak Istana, diwakili menteri sekretariat negara, yang meminta pihaknya untuk menjaga kedaulatan negara di Natuna dan mewujudkan kehadiran negara.
"Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan ke sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga akan ditingkatkan," tutur Mahfud.
Nelayan menyatakan siap
Perwakilan pihak nelayan yang hadir di Kemenkopolhukam menyatakan siap untuk berlayar di perairan Natuna dan mendukung kedaulatan Indonesia.
Riswanto, ketua dewan perwakilan cabang Tegal dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, mengatakan beberapa nelayan memiliki kapal dengan kapasitas di atas 100 Gross Ton (GT), yang mampu digunakan untuk mencari ikan di Natuna Utara.
Namun pihaknya belum membahas perincian rencana ini dengan Kemenkopolhukam, termasuk kemampuan para nelayan, perlindungan yang diberikan pemerintah, serta koordinasi dengan nelayan lokal.
"Tadi dari pak deputi akan menampung masukan-masukan apa yang menjadi permasalahan nanti di lapangan terkait dengan perizinan kita di sana seperti apa, kemudian fasilitas kita di sana seperti apa," kata ungkap Riswanto kepada wartawan.
Nelayan asal Tegal itu menjelaskan, perjalanan dari Jawa ke Natuna membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Ongkos mencari ikan, yang satu perjalanan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan, bisa mencapai Rp500 juta.
Salah satu anggaran terbesar, kata Riswanto, adalah untuk bahan bakar (BBM). Pasalnya, kapal-kapal pencari ikan dengan kapasitas di atas 30 GT harus menggunakan BBM Industri; sementara untuk ke Natuna dibutuhkan kapal dengan kapasitas di atas 100 GT.
"Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi, kita mampu ke sana, dan banyak," tutur Riswanto.
"Tapi ketika subsidi dicabut, dibatasi hanya untuk 30 GT ke bawah, dan untuk 30 GT ke atas kita harus memakai BBM Industri, otomatis itu akan menambah biaya operasional yang ada padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu dapat."
Bagaimanapun, Riswanto menyatakan para nelayan siap untuk ke Natuna kendati dengan risiko berhadapan dengan kapal-kapal China.
"Ya, selagi negara mau melindungi dan mengamankan nelayan-nelayan kita, tidak masalah," pungkasnya. [vn]
