DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikenal sebagai pribadi yang garang saaat menyuarakan kedaulatan negara. Ia kerap menyuarakan nasionalisme sebelum menjadi Menhan.
Namun sikap Ketua Umum Partai Gerindra itu mulai lembek saat menjabat Menhan.
Prabowo malah kalah garang dari juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Rakyat China (RRC), Geng Shuang.
Geng Shuang menegaskan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China.
Ia menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS.
“Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan,” kata Geng Shuang dalam press briefing di kantornya, Kamis (2/1/2020).
Menurut Geng Shuang, apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal, batal berdasarkan hukum.
“Kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu. Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” tegas Geng.
Sementara Prabowo Subianto hanya menanggapi santai klaim China dan pernyataan keras Geng Shuang.
“Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” kata Prabowo, kemarin.
Sikap lembek Prabowo mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.
Menurut Mantan Bupati Purwakarta itu, jabatan Menhan adalah momentum tepat bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang bertindak tegas ketika kedaulatan bangsa di Natuna, Kepulauan Riau diusik China.
“Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik,” ujar Dedi Mulyadi di Purwakarta, Sabtu (4/1).
Dedi menyatakan mempertahankan wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan serta melindungi seluruh kekayaaan alam yang terjandung di dalamnya adalah kewajiban sebuah negara.
Dedi menyebutkan bahwa ketegasan tidak melulu dilakukan dengan tindakan militer.
Dedi lantas memuji sikap tegas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiatusti.
Menurut Dedi, metode yang pernah dilakukan Susi Pudjiatusti saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan sangat tepat.
“Kalau tujuannya melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi cukup merepotkan pencuri ikan. Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Yang harus diterapkan adalah aturan kelautan, dan tenggelamkan kapal itu efektif,” tandas Dedi. [psid]
