DEMOKRASI.CO.ID - Potongan video Joko Widodo menyebut banjir Jakarta adalah kewenangan pemerintah pusat kembali beredar di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan dicalonkan menjadi Presiden pada 2013 lalu.
Dalam vidoe tersebut, Jokowi mengatakan, masalah transportasi dan banjir akan lebih mudah dikawal jika dia terpilih menjadi presiden.
“Tentu saja lebih muda mengawal dong. Karena apa? Jakarta ini menyangkut Jabodetabek untuk tranfortasi. Kemudian untuk banjir, itu juga bukan masalah Jakarta,” ucap Jokowi.
Ia menyebut masalah banjir Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Saat itu, Indonesia masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhyono (SBY).
Menurut Jokowi, sumber air yang menjadi penyebab banjir Jakarta berasal dari daerah hulu.
“Airnya itu 90 persen dari wilayah atas. Dari 13 sungai yang ada itu memang kewenangan Pemerintah Pusat. Itu sudah bolak-balik saya jelaskan,” tegas Jokowi.
Jokowi pun menggagas proyek penanggulangan banjir yang menelan anggaran ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah.
Proyek itu di antaranya normalisasi sungai Ciliwung dan pembangunan dua waduk di Bogor, yakni bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.
Normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer (km) yang ditargetkan Jokowi selesai dalam waktu dua tahun hingga kini baru selesai 16 km.
Lambannya pengerjaan normalisasi sungai Ciliwung pun dianggap sebagai kesalahan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut lambatnya proyek normalisasi Ciliwung tidak lepas dari lambannya proses pembebasan lahan warga.
Hal itu dikatakan Basuki usai melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir bersama Anies dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Rabu (1/1/2020).
“Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km,” ujar Basuki di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Januari 2020.
Selain normalisasi Ciliwung, pembangunan bendungan Sukamahi di Megamendung Kabupaten Bogor yang awalnya ditargetkan selesai 2019 juga meleset.
Proyek yang dianggarkan sebesar Rp436,97 miliar itu baru selesai 40 persen.
Kementerian PUPR berjanji akan menyelesaikan proyek penanggulangan banjir tersebut tahun ini.
“Bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembebasan lahahnya sudah 90 persen lebih. Kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai,” kata Basuki.
Sebelumnya, Helmi Felis mengaku heran dengan kritikan yang ditujukan kepada Anies Baswedan terkait banjir.
Menurut Helmi, banjir melanda sejumlah daerah di Jakarta dan Jawa Barat, tapi hanya Anies yang disalahkan.
“Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Bogor. Semua banjir cuma Anies yang salah,” kata Helmi di akun Twitternya kemarin.
Anies Baswedan pun mengaku bertanggung jawab atas bencana banjir yang melanda Jakarta.
“Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas masalah yang sedang melanda ibu kota. Sekarang adalah saatnya untuk memastikan warga selamat, warga terlindungi, semua kebutuhan dasarnya tercukupi,” tegas Anies di akun Twitternya, Rabu (2/1/2020). [psid]
