DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto menduga dirinya menjadi korban framing dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara, kader PDIP, Masinton Pasaribu menyebut, langkah penyidik KPK yang mau melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDIP sebagai tindakan ilegal.
Menurut pengamat politik Lingkar Madani Indoesia (Lima), Ray Rangkuti baik Hasto dan Masinton seharusnya melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK guna memastikan kebenarannya.
“Sebab, jika hal ini hanya sebatas pernyataan biasa, tentu tidak akan dapat membangun KPK yang kuat, konstitusional dan adil,” kata Ray kepada wartawan, Senin (13/1).
Menurut Ray, laporan kepada Dewas KPK dipandang perlu untuk menjaga KPK bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Mengingat, PDIP adalah salah satu fraksi DPR yang paling terkemuka dalam hal menuntut revisi UU KPK dengan salah satunya membentuk Dewan Pengawas.
Adapu hal yang didorong PDIP dalam pembentukan Dewas, kata dia, adalah memberi izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan.
“Tentu saja, kewajiban moral PDIP jugalah yang memastikan seluruh proses itu dipatuhi KPK dan juga memastikan bahwa dewan pengawas dapat berfungsi dengan semestinya,” pungkas Ray. [rml]
