DEMOKRASI.CO.ID - Sikap pemerintah terhadap China atas kasus Klaim Perairan Natuna Utara mesih belum jelas.
Alih-alih, pemerintah menggunakan metode yang soft atau halus dengan cara diplomasi, untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto pun menyayangkan sikap pemerintah.
Kata Cak Nanto, panggilan akrab Sunanto, klaim perairan Natuna Utara oleh China jelas-jelas mengganggu kedaulatan rakyat.
Oleh karenanya, pemerintah mesti bersikap tegas untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Indonesia negara berdaulat dan Selat Natuna merupakan milik Indonesia jadi tidak bisa diklaim oleh China atau negara manapun," ucap Cak Nanto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/1).
"Karena itu dalam kedaulatan Indonesia, bangsa dan rakyatnya akan mempertahankan kedaulatan itu sampai titik penghabisan," sambung Cak Nanto.
Lebih lanjut, Cak Nanto berkesimpulan dengan menyebut sikap pemerintah RI lembek. "Pemerintah seharusnya enggak bolekh lembek, tegas untuk mempertahankan kedaulatan sehingga bangsa ini tidak diremehkan," katanya.
"Jadi pemerintah seharusnya sudah tegas memberikan warning kepada siapapun yang akan mengganggu kedaulatan ini," demikiam Cak Nanto menutup. [rml]
