DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atas klaim Pemerintah Komunis China terhadap Perairan Natuna Utara disayangkan banyak pihak.
Pasalnya, Prabowo dinilai tidak bersikap tegas, alias bakal menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Prabowo beralasan, rezim Komunis China masih termasuk mitra dagang Indonesia saat ini, sehingga jalur dimplomasi lah yang dipilih.
Sikap Prabowo tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Politisi sekaligus Jurubicara PKS Muhammad Kholid.
Kholid menyebut kalau partainya kecewa dengan sikap Prabowo yang lembek, dan tidak tegas menghadapi China.
Namun, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membalikan pernyataan Kholid, dengan menilai ucapan PKS sarat dengan modus men-downgrade Prabowo.
Sikap Dahnil itu pun mendapat tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Sunanto.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini berujar, sikap Dhanil tidak salah. Hanya saja, masayarakat butuh sikap tegas pemerintah, dalam hal ini Menhan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Enggak ada yang salah sih Stafsus (Dahnil) melihat masalah Natuna akan dilakukan secara diplomasi, seperti perkataan Menhan (Prabowo), hanya publik juga berharap kata tegas Menhan," ucap Cak Nanto saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/1).
Tak berhenti disitu, Cak Nanto menyampaikan alasan dari keinginannya meminta Prabowo bersikap tegas.
"Upaya diplomasi memang tugas semua negara termasuk Indonesia. Tapi kalau sudah klaim dan mengerahkan armadanya sampai wilayah indonesia, tidak bisa dilakukan dengan diplomasi, tapi dengan tindakan tegas," tandas pria kelahiran Sumenep, Madura itu.
"Atas kesalahan (China) memasuki kedaulatan RI, jadi harus ada sikap tegas disamping upaya diplomasi. Melakukan upaya konkret mengusir provokasi armada China yang masuk kedaulatan Indonesia," pungkas Cak Nanto. [rml]
