DEMOKRASI.CO.ID - Kritik pada pemerintah mulai gencar dilancarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Masalah ketimpangan hingga banjir yang melanda daerah Jabodetabek disinggung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai sikap itu memang semestinya dilakukan PBNU.
Pasalnya, NU merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang bisa mengingatkan pemerintah.
“Sebagai ketua umum PBNU, sikap Pak Said yang kritis ke pemerintahan Jokowi menurut saya wajar saja,” tegasnya, Jumat (3/1).
Menurutnya, NU sudah semestinya menjaga jarak dengan penguasa. Kiai Said bertanggung jawab untuk menjaga marwah NU dengan terus menyampaikan aspirasi umat melalui kritik pada pemerintah.
“Jadi apa yang dilakukan Pak Said bagus untuk menjaga marwah NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia,” kata Nyarwi.
Kiai Said sempat menyinggung bahwa banjir Jabodetabek terjadi karena keteledoran dan kecerobohan pemerintah. Tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi banjir.
Selain itu, dia juga sempat menyinggung masalah ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Di mana kekayaan dan aset hanya dikuasai oleh segelintir orang. Said dengan tegas menyebut sila ke-5 Pancasila belum dirasakannya. [psid]
