DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk menjaga wilayah perairan karena praktik korupsi yang merajalela, yang membuat pemerintah akhirnya mampu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan seperti satelit khusus dan drone.
Demikian kesimpulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyikapi peristiwa pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh armada Coast Guard China yang mengawal kapal ikan negara itu di perairan Natuna.
“Mau galak gimana sih pemerintah kita Wong video itu terungkap setelah -kapal China udah engak ada lagi. Memangnya kita punya satelit pengawas atau drone yang bisa update tiap menit untuk mengawasi kapal-kapal yang melintas perairan Indonesia selama ini?” tanya dia.
Arief juga mengatakan, persoalannya bukan hanya kapal kapal China yang mengambil ikan di perairan Indonesia. Lebih berbahaya lagi adalah kapal-kapal asing yang pura-pura sandar di pulau kecil sambil buang limbah B3.
“Kalaupun kita meminta bantuan negara Singapura yang punya alat canggih untuk meminta report tentang kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia, baru seminggu mereka keluarkan laporannya dan kapal-kapal yang melintas buang limbah atau nyuri ikan udah ilang semua,” jelas Arief lagi dengan nada kesal.
“Nah itu semua penyebabnya karena banyak korupsi, seperti pengadaan satelit oleh Bakamla dikorupsi dan sudah ditangani oleh KPK,” sambung dia.
Arief berharap, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendoronga pembangu Marine Surveillance System yang canggih, yang bisa mengawasi perairan Indonesia dan bisa mendeteksi kapal- asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia.
‘Sehingga setiap kapal asing yang nyolong ikan dan buang limbah bisa langsung dicegat Angatan Laut kita,” demikian Arief Poyuono. (*)
