DEMOKRASI.CO.ID - Meskipun kehadiran presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Natuna dapat meminimalisir kelakuan nelayan China yang maling ikan. Namun kini para nelayan China itu kembali berulah untuk maling ikan di perairan Natuna.
Tak tanggung-tanggung, kini para maling ikan dari China itu jumlahnya malah berlipat-lipat di Natuna.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar pemerintah melakukan pengamanan wilayah perairan Natuna secara maksimal.
"Jadi gini, pada prinsipnya, perairan kita yang wajib menjaga adalah kita. Kalau ada yang melintas kita usir. Jadi yang di laut memang seperti itu. Setiap saat kita gak bisa jaga, mereka akan masuk. Kita jaga terus. Kalau kita jaga, mereka pasti gak masuk," tandas Politikus PKS itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/01/2020).
Oleh karenanya, lanjut Abdul, yang penting dilakukan sekarang adalah patroli setiap saat di perbatasan itu.
"Kan hanya dengan itu. Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau enggak. Selama ini sesungguhnya banyak ilegal fishing masuk ke perairan kita. Kalau gak dijaga. Bagi saya, kepada Bakamla, mungkin juga minta alutsista TNI AL, itu menjaga wilayah laut NKRI dengan baik. Full 24 jam harus dijaga. Kalau dijaga mereka gak akan masuk," ujarnya.
Saat ditanya apakah sikap pemerintah sudah tegas terhadap China, Abdul menegaskan pemerintah bisa menjadikan hukum laut internasional sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan dilapangan.
"Ketegasan Indonesia itu karena kita punya dasar yang kuat yaitu UNCLOS 1982. Kalau dilihat yurisprudensi yang lain yaitu gagalnya China mengklaim nine dash line yang di arbritasi internasional oleh Filipina. Ini saya rasa sudah jadi dasar yang kuat. Jadi yang paling penting, kalau ada yang nakal dan ingin masuk wilayah kita harus kita jaga. Kita usir. Itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," tegas Abdul.
Sementara saat disinggung terkait beban hutang pemerintah yang cukup besar ke China sehingga menyebabkan ketidaktegasan Indonesia menghadapi para maling ikan dari China, Abdul menilai hal tersebut tidak ada kaitannya.
"Saya tidak melihat itu, karena Menlu dengan tegas membuat surat pemanggilan dubes. Hutang di sisi hutang, kita harus sikapi, kalau hutang urusannya dengan pembayaran hutang yang belum jatuh tempo. Tapi urusan kedaulatan ini harga diri dari bangsa Indonesia," kata Abdul.
Lebih lanjut Politikus PKS ini menyarankan agar pemerintah terus memperkuat armada cost guard untuk mampu menghalau segala bentuk gangguan termasuk gangguan maling ikan dari China.
"Armada cost guard kita harus terus diperkuat agar mampu menghalau mereka," pungkasnya. (*)
