DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas atas krisis di perairan Natuna, menyusul keberadaan puluhan kapal nelayan China yang dikawal kapal coast guard negara itu di sana.
Anggota Komisi I DPR itu membanding-bandingkan sikap Jokowi sekarang dalam hal Natuna dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika menjabat presiden dan menghadapi krisis di Ambalat pada 2005-2006.
“… saat itu Pak SBY sangat tegas, bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka tidak ada istilah kompromi, maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI," katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 7 Januari 2019.
Ia menegaskan, memang mendukung sepenuhnya sikap pemerintah yang tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulatan NKRI. Bila dibandingkan dengan periode SBY, ketegasan itu ternyata membuahkan hasil.
"Bahkan, SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu: kalau mau perang ayo perang—pada saat itu. Tapi respons Malaysia pada saat itu, dan kita juga ingin, supaya menyelesaikan memulai diplomatik," ujarnya.
Pernyataan Jokowi yang dianggap sudah tegas harus diikuti langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan. Ia menyarankan, perlu juga dibuka peluang melalui jalur mahkamah internasional.
Syarief mengakui, sengketa di Laut China Selatan, yang mencakup perairan Natuna, tidak hanya melibatkan Indonesia dengan Tiongkok, melainkan juga Vietnam, Malaysia, dan Filipina. [vn]
