DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikenal sebagai pribadi yang garang saaat menyuarakan kedaulatan negara.
Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap menyuarakan nasionalisme saat mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) di 2019 lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengaku rindu dengan sosok Prabowo yang getol menyuarakan nasionalisme.
Menurut Mantan Bupati Purwakarta itu, jabatan Menhan adalah momentum tepat bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang bertindak tegas ketika kedaulatan bangsa di Natuna, Kepulauan Riau diusik China.
"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik,” ujar Kang Dedid -larib disapa-, di Purwakarta, Sabtu (04/01) seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLJabar.
Dedi menyatakanmempertahankan wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan serta melindungi seluruh kekayaaan alam yang terjandung di dalamnya adalah kewajiban sebuah negara. Terkait persahabataan dengan China, kata Dedi adalah relasi kesetaraan.
“Karena setara itu, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas,” ucap Dedi.
Lebih lanjuyt Dedi menjelaskan, ketegasan tidak melulu dengan pendekatan militer. Ia menyebutkan, metode yang tepat seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan lalu, Susi Pudjiatusti adalah tepat. Yakni, Penenggelaman kapal pencuri ikan.
“Kalau tujuannya melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi cukup merepotkan pencuri ikan. Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Yang harus diterapkan adalah aturan kelautan, dan tenggelamkan kapal itu efektif,” kata Dedi.
Berkaitan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, tentu yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi dari Kementerian Pertahanan.
“Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dedi menegaskan, semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam. Pasalnya, kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara harus melalui pendekatanan kedua, yakni tindakan militer demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara.
“Kalau perlindungan keamanan, tak ada kompromi. Sikap tegas. Karena itu kedaulutan negara,” kata dia.
Dedi pun menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga. “Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga yang ambil uang kita tanpa izin. Apakah sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin enggak? Nah itu saja,” kata Dedi.
Dedi menyatakan, kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan lain dan harus disikapi dengan ketegasan. “Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela enggak? Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak,” ujarnya.[rmol]
