DEMOKRASI.CO.ID - Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para pejabat baru di kabinet Presiden Jokowi terkait klaim China di Natuna Utara.
Hikmahanto menjelaskan, selama sembilan garis putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim, maka China akan selalu memepetahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara. “Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet,” kata dia kepada Indonesiainside, Minggu (5/1).
Dia menjelaskan, hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. “Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet?. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sampai ke Kepala Bakamla yang baru,” tandasnya.
Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya, katanya, para menteri tersebut melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.
“Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar,” jelas dia.
Menurutnya, ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia.
“Banyak pengalaman negara lain yang memilki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi,” pungkas dia. []
