DEMOKRASI.CO.ID - Catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, dinilai tidak pantas.
Yang memberikan penilaian adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Catatan Kamrussamad yang dinilai kurang pas oleh Arief Poyuono terkati kinerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepanjang 2019. Kamrussamad meminta agar di tahun 2020 Tito lebih banyak bekerja, bukan hanya banyak bicara seperti triwulan pertama.
Selasa malam (31/12), Kamrussamad juga meminta agar Tito menyelesaikan antrean blanko KTP elektronik, isu desa fiktif, dan isu pencucian uang kepala daerah di kasino.
“Ini statement ngawur dan gagal paham dari anggota DPR baru yang belum ngerti cara mengukur kinerja Menteri dikabinet Joko Widodo-Maruf Amin,” ujar Arief Poyuono dalam perbincangan redaksi beberapa saat lalu.
Arief Poyuono mengatakan, saat ini menteri-menteri masih dalam tahap konsolidasi dan memetakan program. Ini penting dilakukan karena setiap menteri harus mengikuti semua visi dari Presiden Joko Widodo.
“Terkait catatan kepada Mendagri yang disampaikan (Kamrussamad) kayaknya terlalu mengada ada. Sebab Mendagri selama ini justru banyak bicara juga banyak bekerja. Seperti melakukan turba ke daerah-daerah untuk memastikan agar Pemerintah daerah bisa mensinkronkan kebijakan daerah dengan pusat dalam rangka mendorong investasi di daerah. Ini lebih penting,” jelasnya.
Adapun soal antrean KTP elektronik, sambung dia, hanya terjadi di beberapa kabupaten dan masalahnya sudah selesai.
Lalu, kasus desa fiktif juga sudah dipastikan hoax. Sementara terkait isu pencucian uang kepala daerah di kasino juga sudah clear dimana Mendagri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
“Jadii yang dikatakan anggota Komisi II DPR RI dari Gerindra itu kayak salah besar dan cuma omdo,” sambungnya.
Arief Poyuono juga mengatakan, sepengetahuannya tidak ada kebijakan Partai Gerindra mengevaluasi pemerintahan Joko Widodo karena Gerindra juga bagian dari pemerintah. [rmol]
