DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan Ibu Kota Negara baru tidak akan menggunakan dana pinjaman atau utang sepeserpun.
Hal tersebut ditegaskan kepala negara saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee. Nggak ada [pinjaman] jadi semua kerja sama," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk pembangunan Ibu Kota baru. Indonesia, kata dia, memiliki sejumlah skema kerja sama.
Mulai dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sampai dengan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) untuk memenuhi kebutuhan investasi di Ibu Kota baru yang mencapai Rp 466 triliun.
Hal ini pun menjadi salah satu alasan Jokowi menunjuk tiga figur asing untuk menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota Negara. Kehadiran ketiga orang tersebut, diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor asing.
Ketiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed, CEO SoftBank Corp Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris periode 1997 - 2007 Tony Blair.
"Arahnya ke sana, saya lihat beliau ini Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, Masayoshi Sond, Tony Plair orang-orang yang punya reputsai baik di dunia internasional," kata Jokowi.
Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa klaster pemerintahan di Ibu Kota Negara sepenuhnya akan tetap dibangung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Klaster pemerintahan yang 100% akan dibangun APBN, klaster kesehatan ada rumah sakit, klaster pendidikan ada SD, SMP, SMA, sampai universitas yang kita harapkan kelas dunia semua," katanya.
