DEMOKRASI.CO.ID - Kapal nelayan dan coast guard China kembali ke perairan Natuna Utara setelah kedatangan Jokowi ke pulau Natuna. Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu menyebutkan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Natuna gagal membuat gentar China.
Dia mengatakan, China sudah memprediksi Indonesia tidak ingin berperang.
"Penggentaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini kan upaya penggentaran ternyata tidak berhasil. Karena China sudah bisa mengukur Indonesia pakemnya atau pada dasarnya tidak ingin ada perang," tutur Dinna di Jakarta, Minggu (12/1/2020).
Lebih lanjut Dinna menyampaikan, Indonesia tidak mau perang dengan China terlihat dari cara Jokowi merespon situasi di Natuna. Dinna menyebut Jokowi terkesan bersayap dalam memberi tanggapan.
Jokowi, menurut Dinna, ingin tetap menjaga hubungan baik dengan China dengan tidak membuat pernyataan yang secara tegas menuding China melanggar. Misalnya, Jokowi tidak tegas menyatakan China melanggar atau tidak melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara.
Dinna meminta pemerintah Indonesia tidak memandang China seperti dua tahun silam, yakni saat China dan ASEAN sepakati kerangka kode etik Laut China Selatan. Saat itu memang Indonesia dan ASEAN berharap China memenuhi janjinya paling lambat tiga tahun terhadap kesepakatan itu.
"Sekarang sudah tahun berapa, hampir selesai tuh laps waktunya. Dan dengan secara fisik mereka melakukan itu terbukti niat baiknya tidak ada," tukas dia.
"Jadi itu harus secara tegas bisa kita sampaikan sebenarnya. Tidak perlu muter-muter gitu ya kalau kenyataannya dia tidak menyepakati yang dia tunjukkan dalam forum ASEAN," Dinna melanjutkan.
Tindakan China masuk ke ZEE Indonesia, disebut Dinna adalah untuk menguji kesetiaan negara kawasan ASEAN, khususnya Indonesia. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerjasama di bidang infrastruktur dengan China.
Untuk itu Dinna meminta seluruh elemen terkait kompak dalam menyikapi situasi di Natuna. Sebab, selama ini belum ada kekompakan antar pihak.
"Indonesia ini tidak satu suara menghadapi China. Ada menteri-menteri yang melihat masalah ini sebagai masalah ikan saja, masalah kecil yang solusinya tidak besar," jelasnya.
"Padahal bukan, karena ini sudah terjadi setiap tahun," tutup Dinna. (*)
