DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengingatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) jangan mencari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia lewat manuvernya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kata dia selama ini kedua negara telah bersahabat dan bekerja sama dengan baik.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Cina (Tiongkok-red) cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya at all cost," kata Jazuli dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (4/1).
Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu, kata dia, negara mana pun harus menghormati kedaulatan NKRI, termasuk Tiongkok.
"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," tegas Jazuli.
Legislator asal Banten ini pun menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi dengan memanggil Dubes Tiongkok dan mengirim Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah RRT di Beijing.
Menurut Jazuli, yang perlu ditekankan ke Tiongkok adalah bukan Indonesia yang mencari masalah, tetapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.
Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok dan penerobosan yang dilakukan coast guard Negeri Tirai Bambu itu ditegaskan Jazuli sebagai aksi ilegal dan melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina.
"Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina," tandas Jazuli. [jpn]
