DEMOKRASI.CO.ID - Masuknya kapal-kapal ikan dan Coast Guard pemerintah Komunis China ke dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara yang heboh diberitakan dikhawatirkan hanya sebatas pengalihan isu semata.
Sebab, pemerintah Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan persoalan besar soal carut-marutnya lembaga asuransi.
"Saya curiga ini ada gerakan pengalihan isu dalam negeri soal rencana bailout Jiwasraya, Bumiputera dan berbagai perusahaan asuransi dalam negeri," kata pengamat ekonomi Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Ia menjabarkan, persoalan asuransi sangat serius lantaran awal tahun 2020 ini ada kemungkinan terjadinya crash di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengingat banyaknya utang dalam mata uang asing yang harus dibayar oleh pemerintah.
Sementara, beban utang dalam negeri tak mungkin ditunda. Selain ada dana masyarakat, terdapat pula dana perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Jamsostek yang juga sangat besar dipinjam Menkeu.
"Akhir 2019 telah memperlihatkan carut-marut APBN. Di antaranya adalah tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dalam jumlah signifikan dan pada saat yang sama, defisit APBN tidak tertutupi," jelasnya.
Hal ini akan berdampak besar kepada kemampuan bayar APBN terhadap simpanan dana haji, Jamsostek, taspen, ASABRI, dan dana dana perusahaan asuransi seperti Jiwasraya dan asuransi swasta lainnya. APBN juga terancam gagal bayar terkait pinjaman dana pada bank-bank, seperti bank Muamalat dan lain-lain.
"Jika pemerintah gagal bayar utang kepada asuransi dan kepada bank, maka keuangan perbankkan nasional terancam bangkrut. Sedangkan isu laut China Selatan bisa menjadi pintu keluar atas masalah ekonomi, keuangan perusahaan negara dan swasta. Tampaknya ini dapat dimanfaatkan bagi pengalihan isu di dalam," bebernya.
"Jika isu laut China Selatan terus berkembang menjadi pengumuman keadaan darurat, maka banyak masalah dalam negeri yang bisa ditelan bumi. Dengan demikian, isu laut China Selatan ini bisa dimanfaatkan untuk meraih dukungan solidaritas masyarakat," tutupnya. [rmol]
