DEMOKRASI.CO.ID - Semua jalur seperti diplomasi, keamanan pertahanan dan pengelolaan ekonomi harus dioptimalkan dalam rangka mengamankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Begitu yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/1).
Untuk jalur diplomasi, Sukamta mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkonsolidasikan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang belum optimal.
“Banyak negara anggota ASEAN yang terkena klaim China ini (soal perairan Natuna),” kata dia.
Inilah saatnya bagi Indonesua bersikap lebih tegas kepada Pemerintah Komunis China sebagaimana sikap Indonesia terhadap Uni Eropa soal sawit.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan, kepentingan menjaga NKRI perlu menjadi prioritas.
“Kita tidak perlu drama dalam kasus ini tetapi juga jangan menggampangkan persoalan. Perkuatan patroli sebagai salah satu aspek pengamanan perlu dilakukan. Memang sudah semestinya negeri sebesar Indonesia ini memiliki Bakamla dan Angkatan laut yang kuat,” harapnya.
Sukamta menjelaskan bahwa sistem keamanan laut selama ini berjalan dengan Multi Agency Single Task. Beberapa kementerian Lembaga memiliki tugas penegakan hukum di laut.
Hal ini tentunya menyebakan penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta borosnya anggaran.
"Masalah ini perlu kita pikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task. Karena itu, saya mendorong dibahasnya RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024. Dengan RUU ini kita harapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat, juga memaksimalkan pemenuhan alutsista keamanan laut,” demikian Sukamta.[rml]
