DEMOKRASI.CO.ID - Di tengah menghadapi mitigasi bencana kemanusiaan di Jakarta dan provinsi di sekitarnya, Kementerian PUPR malah asyik mengajak debat Gubernur DKI tentang pendekatan mengatasi banjir, untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam penangananan banjir.
Gubernur DKI Anies Baswedan yang terus-menerus berada di lapangan memberikan arahan kepada pasukannya sering dicecar pertanyaan oleh wargawan untuk menanggapi ‘serangan’ buzzer PUPR. Anies hanya mengatakan nanti setelah selesai situasi darurat pihaknya siap mengadakan debat tentang kebijakan ke depan.
Kemarin, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, menuduh Gubernur DKI Jakarta tidak mendapat pemahaman yang benar tentang skonsep naturalisasi sungai.
Firdaus menuduh Anies mengadopsi konsep naturalisasi dari Singapura yang tak jalan di Jakarta karena kondisi berbeda. .
“Mungkin barangkali Gubernur Anies dapat pembisik yang hanya melihat hanya indahnya sesuatu dari gambar. Tidak tahu realita apa yang sesungguhnya ada di balik semua itu,” kata Firdaus dalam wawancara dengan CNN Indonesia Tv.
“Sama (adopsi konsep) di Singapura tadi, dia lupa Singapura itu dikelilingi laut depan belakang,” imbuh Firdaus.
Menurut Firdaus Singapura memiliki daratan seluas 752 km2 dikelilingi lautan. Beban sungai di sana hanya menampung aliran dari dalam perkotaan. Sementara Jakarta punya luas 662 km2 namun harus memikul beban aliran sungai dari hulu di Jawa Barat dan hanya punya akses ke laut di utara. Belum lagi dengan debit air per detik mencapai 750 meter kubik.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, konsep naturalisasi mustahil dilakukan di Jakarta. Firdaus bilang Jakarta butuh normalisasi agar mampu mengalirkan air secepatnya ke laut guna mencegah banjir.
“Kalau Anies ingin menahan air selama mungkin, ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin yang terjadi saat ini kan? Ya kan?” ucapnya sembari tertawa.
Gubernur Anies memang punya pendekatan berbeda dalam menangani banjir di Jakarta. Jika pemerintah pusat mengusung normalisasi sungai, Anies memilih naturalisasi sungai.
Konsep naturalisasi sungai Anies adalah merevitalisasi sungai tanpa penggusuran, namun hanya menggeser warga.
Lewat naturalisasi, Anies mengenalkan konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan untuk mengendalikan banjir. Berbeda dengan kebijakan normalisasi, Anies meninggalkan konsep turap beton.
Dalam konsep naturalisasi, Anies mengkritik sistem ‘betonisasi’ dan lebih menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai.
Imbas penggunaan bronjong batu kali, tebing sungai harus landai. Artinya, untuk membuat tebing, pemerintah Anies harus menyediakan lahan selebar 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai.
Atas dasar itu, lebar lahan yang mesti tersedia untuk daerah sempadan membutuhkan 80 hingga 90 meter. Berbeda dengan normalisasi yang serba beton, Anies mengatakan naturaliasi justru menanami bantaran kali dengan berbagai tanaman.
Naturaliasi, kata Anies, sudah diterapkan di Jepang dan Singapura. Dengan naturalisasi akan tercipta lingkungan yang ramah karena kedepankan sisi ekologis. Pasalnya, dengan batu kali, bukan beton, cacing dan ikan bisa hidup di dalamnya.
Normalisasi yang serba beton akan membawa air secepat mungkin ke laut. Namun naturalisasi memperlambat gerakan air.
Dalam konsep naturalisasi, Anies juga mengenalkan konsep drainase vertikal dengan teknologi zero run off yang berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semu mengalir ke selokan dan sungai.
Anies berharap dengan pembangunan 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta (minus Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) tidak ada lagi terjadi luapan air karena drainase gagal menampung air.
Dari target 1,8 juta drainase vertikal di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta hingga Maret 2019 menyatakan telah membuat 6.500 titik.
Tetapi untuk sementara ini Anies mengajak semua pihak untuk memitigasi akibat banjir yang lumayan parah tahun ini daripada bersoal jawab siapa yang benar dan siapa yang salah. [dni]
