DEMOKRASI.CO.ID - Politikus PDIP Dewi Tanjung hingga Abu Janda berencana menggelar demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Merespons hal tersebut, anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, bersama ormas Bang Japar menyiapkan 'Aksi Jaga dan Kawal Anies'.
"Memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI untuk terus fokus kepada penanganan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir. Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya. Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang," kata Fahira kepada wartawan, Senin (13/1/2020).
Aksi Dewi Tanjung Cs dan Fahira Idris akan digelar bersamaan di depan Balai Kota pada pukul 14.00 WIB. Fahira berencana turun langsung bila tidak ada bentrok jadwal di DPD. Dia juga memastikan tak akan ada bentrokan massa dari dua aksi tersebut.
"Insya Allah nggak akan ada bentroklah. Tujuan Ormas Bang Japar untuk Jaga & Kawal. Turut membantu mengamankan jalannya aksi," ujar dia.
"Antispasinya Bang Japar menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan dan UU yang berlaku. Jika ada pihak-pihak yang memprovokasi kita akan serahkan penanganannya kepada pihak keamanan," sambung Fahira.
Fahira mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang. Dia menilai bencana banjir telah dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Anies.
"Terkait banjir kita harus paham konstruksi penyebab banjir Jakarta. Kita semua sama-sama pahamlah, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu. Termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat belum selesai hingga saat ini," ujar dia.
Menurut Fahira, masalah banjir di Jakarta sangat kompleks dan tidak tunggal. Ada beragam faktor yang harus diperhatikan untuk menanggulangi banjir di Jakarta.
"Karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Faktor krusial lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air dan DKI Jakarta tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya. Dan jangan lupa banjir kemarin juga kita tidak dapat kesampingkan faktor cuaca," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, massa dari berbagai elemen akan menggelar demonstrasi di Balai Kota. Mereka menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan mundur.
Demo yang akan digelar besok itu bertajuk 'Para Bunda Tangguh Pembela Rakyat'. Sejumlah orang yang bakal menyampaikan orasi di antaranya politikus PDIP Dewi Tanjung hingga Permadi Arya (Abu Janda).
Menurut Dewi, tuntutan aksi tersebut adalah meminta Anies mundur. Bukan hanya banjir, Dewi menilai ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.
"Tuntutan aksinya pertanggungjawaban kerja sang pemimpin seiman ini bapak gubernur yang terhormat Anies Baswedan action kami minta beliau mundur. Selain banjir banyak hal yang menurut kami ini bukan seperti pemimpin yang kami harapkan, yang suka cuci tangan, lepas tangan dan menyalahkan anak buah, begitu ada kesalahan ini sang pemimpin nggak mau mengambil alih tanggung jawab malah lempar ke anak buah, menyalahkan seolah-olah dia nggak tahu padahal dia, lama-lama masyarakat ini sebel," tuturnya. [dtk]
