DEMOKRASI.CO.ID - China berbuat nekad. Coba-coba merongrong kedaulatan dan integritas wilayah milik Indonesia, perairan Natuna. Padahal, perairan itu milik Indonesia. Jika pasukan Cina melakukan infiltrasi dan agresi ke wilayah Indonesia saatnya Pemerintah melakukan tindakan tegas baik secara diplomatik maupun militer. Rakyat siap mendukung dan wajib berjihad melawan siapapun musuh yang ingin merebut wilayah Indonesia, termasuk Cina
Pengamat politik Indro Tjahyono mengatakan, dalam mempertahankan kedaulatan nasional, memang penggunaan kata berjuang atau berperang paling tepat. Jadi penggunaan jihad untuk mempertahankan kedaulatan teritorial tidak ada masalah.
“Jadi masyarakat harus siap berjihad sebagai elemen yang dimobilisasi untuk membantu pasukan kombatan. Apalagi jika pasukan Cina melakukan infiltrasi dan agresi ke wilayah Indonesia. Namun sebelum keadaan darurat perang ditetapkan, wajib ditempuh upaya damai melalui diplomasi,” paparnya.
Pada prinsipnya, lanjut Indro, seluruh rakyat wajib berjihad melawan siapapun musuh yang ingin mengganggu kedaulatan nasional, merebut wilayah Indonesia termasuk China. Kementerian Pertahanan seharusnya sudah tahu bahwa perairan Natuna telah diidentifikasi sebagai wilayah konflik dalam kajian geopolitik global.
Menurutnya, warganegara yang selama ini sering menggunakan paradigma jihad (jihadis) harus diberangkatkan dulu setelah mendapat latihan TNI. “Janganlah mereka ini hanya berani berjihad ke Irak dan Suriah, tetapi melawan Cina di Natuna menegakkan NKRI sudah gentar,” papar aktivis mahasiswa 77/78 ini.
Umat Islam
Dihubungi terpisah, Pimpinan Majlis Ta'lim Was Sholawat An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian mengatakan, umat Islam siap berjihad melawan siapa saja yang berani mengganggu kedaulatan NKRI. Begitu pun China yang mengklaim memiliki wilayah Natuna. Umat Islam siap mempertahankan kedaulatan NKRI karena menjaga negara adalah ajaran dari agama Islam.
"Cinta terhadap tanah air dan menjaga kehormatan diri dan negeri adalah ajaran dari agama Islam," tandasnya.
Ustadz Anugrah mengatakan, umat Islam akan terus mendorong pemerintah bersikap tegas dalam mempertahankan NKRI. "Negara memanggil umat untuk wajib militer membela kedaulatan negeri, Insya Allah kami siap berkorban untuk negara," tegasnya.
Dari Malang, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terkait dengan persoalan perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kata Mahfud, menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.
Usir Dubes China
Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika Presiden Jokowi masih merasa Indonesia menjadi negara berdaulat maka semestinya bisa mempersonanongratakan Dubes RRC di Indonesia. Jokowi bisa mengusir Dubes RRC di Indonesia.
"Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi," tegas Aminudin kepada Harian Terbit, Minggu (5/1/2020).
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) Novel Bamukmin menegaskan, pada prinsipnya secara pribadi tidak akan pernah menyerahkan satu jengkal tanah atau perairan kepada siapapun. Tidak terkecuali terkait Natuna yang diklaim China. Karena klaim secara sepihak oleh China atas Natuna sudah berbahaya untuk kedaulatan negeri ini.
"Saat ini jangan sampai perairan Natuna yang dimiliki Indonesia dijadikan sandera atas utang negara kepada China. Pemerintah harus tegas agar bisa membedakan investasi dengan rampok," paparnya.
Sekjen Rumah Inspirasi Indonesia (RI2), Adam Rumbaru mengatakan, angkat senjata untuk melawan China tergantung dari cara diplomator Indonesia. Oleh karena itu tunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk kedua Indonesia dan China. Karena antara China - Indonesia sudah mempunyai hubungan kerjasama yang perlu dipertahankan.
"Untuk usir Dubes China dari Indonesia jangan gegabah. Kita lihat dulu perkembangannya apakah China telah merampas kedaulatan Indonesia? Jika tidak, maka perlu diharmonisasikan kembali," paparnya.
Cari Masalah
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengemukakan, Indonesia dan Cina adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik. Oleh karena itu Pemerintah Cina jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.
"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Cina cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya at all cost," pungkas Jazuli. [ht]
