DEMOKRASI.CO.ID - PKS meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak lembek terkait masuknya klaim dan pelanggaran kapal-kapal China di Laut Natuna. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai ucapan PKS sarat dengan modus men-downgrade Prabowo.
"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan," kata Dahnil, Sabtu (4/1/2020).
Dia menilai PKS abai kalau sikap Prabowo sama dengan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi sebagai otoritas diplomasi luar negeri. Menurutnya, Prabowo tegas menjaga kedaulatan NKRI bersama TNI.
"Sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi LN dan sebagai Menhan tentu Pak Prabowo dalam posisi tegas menjaga kedaulatan bersama TNI," ucapnya.
Dahnil mengatakan TNI juga sudah meningkatkan patroli di kawasan Natuna. Dia menyebut Prabowo dalam posisi siap menerima perintah sikap negara lewat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"TNI sudah diminta mengintensifkan patroli disana dan meningkatkan aktivitas, selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," tuturnya.
Menlu Retno Marsudi sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
Sebenarnya, ada dua hal yang menjadi dasar argumen kedua negara, namun China hanya mengakui salah satunya. China punya Nine Dash Line atau 9 Garis Putus-putus yang dibikin sejak 1947. 9 Garis Putus-putus menjadi batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu, membujur dari utara, menabrak laut Filipina, terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian Perairan Natuna milik Indonesia.
Nah, klaim China dengan konsep 9 Garis Putus-putus yang dinyatakan itu tidak diakui Indonesia. Pijakan hukum Indonesia ada dua. Pertama, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kedua, putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.
Prabowo kemudian menyampaikan sikap terkait pelanggaran oleh China tersebut. Dia menegaskan upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).
"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.
Dahnil pun telah menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Dia menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).
Penyataan Prabowo untuk 'cool' terhadap langkah China itu kemudian disoroti PKS. PKS yang dulu mengusung Prabowo saat Pilpres 2019 meminta Prabowo tak lembek terhadap China.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar juru bicara PKS, Muhammad Kholid, dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1).[dtk]
