DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto soal bersikap 'cool' terkait kapal-kapal China yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Ucapan itu disampaikan Prabowo selaku politisi sekaligus prajurit.
Pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di ZEE RI.
Ada dua hal yang menjadi dasar argumen kedua negara, namun China hanya mengakui salah satunya. China punya Nine Dash Line atau 9 Garis Putus-putus yang dibuat mereka sejak 1947. Adapun 9 Garis Putus-putus itu diklaim China menjadi batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu, membujur dari utara, menabrak laut Filipina, terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian Perairan Natuna milik Indonesia.
Klaim China dengan konsep 9 Garis Putus-putus itu tidak diakui Indonesia. Pijakan hukum Indonesia ada dua, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) pada 2016.
Terkait polemik di Laut Natuna ini, Prabowo juga buka suara. Dia menyampaikan sikap terkait pelanggaran oleh China tersebut. Prabowo menegaskan ada upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.
"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).
"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.
Ucapan Prabowo itu kemudian menjadi sorotan dan mendapat kritik. Salah satunya dari Presiden PKS Sohibul Iman.
"Jadi kalau diksinya dia (China) sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu nggak ada ketegasan sama sekali. Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu (Menteri Luar Negeri) sebetulnya, yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik. Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1).
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemudian angkat bicara. Dia mengatakan Prabowo sangat memahami apa yang menjadi tugasnya.
"Nah ini bedanya prajurit dengan politisi. Pak Prabowo ini kan selain politisi, juga prajurit. Beliau memahami betul ketika bertugas sebagai Menhan harus seperti apa," kata Dahnil di Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
Dahnil menyebut Prabowo tidak menggunakan jabatannya sebagai Menhan untuk melakukan eksplorasi atau akrobat politik. Tapi untuk menjaga rakyat, pertahanan, dan kedaulatan RI.
"Manifestasinya bukan pada statement, manifestasinya pada aksi, pada langkah," ujarnya.
Langkah Prabowo itu, kata Dahnil, mendorong Kementerian, Kelautan, dan Perikanan (KKP) untuk mengambil tindakan civilion, bukan tindakan militer. Salah satunya lewat mobilisasi supaya banyak nelayan beraktivitas di Natuna.
"Kemudian TNI diminta untuk melakukan back up ikut patroli yang dilakukan Bakamla dan KKP," ucapnya.
Dahnil mengatakan publik atau politisi yang tidak paham dengan tugas-tugas Prabowo mengalami blessing of unknowing atau keberkahan karena ketidaktahuan. Dahnil menuturkan tidak mungkin masalah pertahanan dibeberkan seutuhnya ke publik.
"Sedangkan kami, Pak Prabowo, saya juga jubirnya mengalami suffering of knowing, menderita karena banyak tahu. Publik, wartawan juga ada di blessing of unknowing. Jadi nggak mungkin secara telanjang masalah pertahanan kami sampaikan secara seluruhnya," tuturnya.(dtk)
