DEMOKRASI.CO.ID - Rezim Komunis China masih terus ngotot bahwa wilayah Perairan Natuna Utara adalah bagian dari haknya. Hal itu terlihat dari keberadaan kapal-kapal nelayan, Coast Guard, hingga kapal perang China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
Hal ini turut dikomentari Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Chusnul Mar'iyah.
Menurut Chusnul, kasus Natuna Utara ini merupakan salah bukti dari rentetan besar pelemahan fungsi TNI sejak pasca orde baru atau era reformasi.
Kan sejak reformasi, sejak orde baru, analisis kita selalu mengatakan tentara dipinggirkan. Padahal tentara itu harus dimiliki untuk pertahanan kedaulatan negara," ujar Chusnul saat ditemui di Gedung F FISIP UI, Kelapa Dua, Depok, Rabu (8/1).
Pelemahan TNI, disebutkan Chusnul, terbukti dari dominasi eksistensi kepolisian di ranah keamanan negara saat ini.
Kata Chusnul, polisi telah mendagradasi peran dan fungsi TNI ketika memiliki infrastruktur yang hampir sama dengan TNI.
"Enggak boleh polisi punya senjata berat. Itu sebenarnya (hak) tentara," katanya.
Selain itu, anggaran TNI yang semakin minim menjadi salah satu sebab peran dan fungsinya tergeser.
Jika dibanding anggaran Kepolisian, anggaran TNI yang tercantum di dalam APBN 2020 memang lebih besar dibanding kepolisian, yakni Rp 131,2 triliun berbanding Rp 104,7 triliun.
Akan tetapi, Chusnul masih melihat anggaran untuk TNI Angkatan Laut Indonesia lebih kecil ketimbang satuan Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU)
Dimana, alokasi anggaran TNI AL hanya sebesar Rp 2,8 triliun. Sementara, alokasi anggaran TNI AD mencapai Rp 3,4 triliun, dan alokasi anggaran TNI AU sebesar Rp 3,9 triliun.
Dana sebesar Rp 1,9 triliun, digunakan untuk pengembangan organisasi baru yaitu Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.
Sisanya, sebesar 63 persen dari anggaran di 2020 akan digunakan untuk pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) atau pemutahiran alutsista.
"Angkatan laut anggarannya berapa? Nah ini persoalan juga, negara tidak memperhatikan. Padahal ini katanya negara Maritim, negara kepulauan, sebagian besar adalah wilayah laut. Tapi anggaran angkatan lautnya kecil," tutur Chusnul.
Ini persoalan memang kita harus reformasi besar-besaran di tubuh TNI kita, kemampuan TNI kita," dia menambahkan.(rmol)
