logo
×

Senin, 06 Januari 2020

Cegah Eksploitasi dari China, Pemerintah Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna

Cegah Eksploitasi dari China, Pemerintah Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna

DEMOKRASI.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan patroli di Laut Natuna. Mahfud menyebut pemerintah juga akan mengirim nelayan yang berasal dari Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Republik Indonesia itu.

"Berdasar hukum, artinya hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (China) masuki itu adalah perairan sah kita, Indonesia, dan kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengekploitasi kekayaan laut yang ada di situ, termasuk 200 meter bawahnya dari dasar perairan itu. Sekarang dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Mahfud mengatakan, setiap kapal ikan yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin akan diusir dari daerah itu. Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan mejaga kedaulatan Indonesia.

Oleh sebab itu keputusan pemerintah itu pertama, mengatakan ke siapapun negara lain masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengatakan pemerintah akan mengirim sekitar 120 nelayan ke Laut Natuna. Para nelayan itu akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di utara Pulau Natuna itu.

"Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura. Dan mungkin pada gilirannya daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut mencari ikan, dan sebagainya di sana," tutur Mahfud.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut pemerintah terus akan hadir di Laut Natuna itu. Pemerintah juga akan memperkuat patroli dan kegiatan nelayan di sana.

"Intinya kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden sudah lama ini. Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? satu patroli yang rutin, yang kedua kegiaatan laut, nelayan," ujar Mahfud.

"Nah hari ini saya menerima dari salah satu wilayah Pantura sekitar 120 orang yang mendahului, yang mereka menyatakan siap melakukan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana dan itu adalah milik kita," kata dia.

Mahfud mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna itu. Mahfud juga berpesan agar nelayan itu memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

"Saudara nanti akan, selain saudara menggunakan hak Saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban Saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan Saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam Saudara. Yang penting Saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan Saudara di situ," ungkapnya.(dtk)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: