DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar bencana banjir yang tengah melanda Jabodetabek segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar-instansi terkait.
“Tidak malah saling melempar tanggungjawab, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Puan lewat pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi pada Kamis (2/1/2020).
Ia mengaku merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini.
“Semoga para keluarga korban diberi ketabahan,” katanya.
Dalam setiap peristiwa bencana, lanjutnya, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu, proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan.
“Kami mendengar dan menerima laporan, masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor,” kata Puan lagi.
Maka, menurutnya, tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
Demi memaksimalkan kerja tim evakuasi, Puan meminta agar Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana menyertakan seluruh potensi yang ada, baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan.
Tanggap Darurat
Melalui pernyataan tertulisnya itu, Puan juga mendesak pemerintah —melalui Badan Penanggulangan Bencana— melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh, meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.
“Pada saat Tangap Darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan,” katanya.
Cucu Proklamator RI itu kemudian mengharapkan adanya sinergi yang kuat antar-kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana, yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes, dan BNPB serta Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut, Puan mengimbau para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.
“Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor,” katanya.
Puan menegaskan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek.
“DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek, terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi,” pungkasnya. [mc]
