DEMOKRASI.CO.ID - Balaikota DKI Jakarta bakal digeruduk oleh sekelompok orang yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal menangani masalah banjir pada awal tahun 2020 lalu. Sedianya, kelompok ini akan datang pada Selasa (14/1).
Menanggapi rencana itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) siap mengawal Anies Baswedan dengan menjaga Balaikota DKI dari penyusup.
Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris menjelaskan bahwa demontrasi merupakan hak dari warga negara dan dijamin oleh UU, terlepas dari tujuannya tepat atau tidak.
Sementara aksi menuntut Anies karena banjir, baginya, sebatas upaya dari kelompok tertentu mendegradasi Pemprov DKI dan Gubernur Anies.
“Tanpa mau memahami fakta yang jelas," jelas senator asal DKI itu kepada wartawan pada Senin (13/1).
Bang Japar akan diturunkan untuk mengantisipasi jika ada pihak-pihak yang menyalahgunakan aksi tersebut untuk memprovokasi.
"Yang patut kita cermati adalah banjir yang melanda Jakarta dan daerah penyangganya tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," katanya.
Hal itu lantaran Jawa Barat dan Banten juga harus bekerjasama mengingat keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.
"Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya," kata Fahira.
"Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang," tutupnya. [rmol]
