DEMOKRASI.CO.ID - Kengototan Pemerintahan China atas kepemilikan wilayah perairan Natuna Utara diprediksi mengundang intervensi dari negara adidaya lainnya, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, hingga Rusia.
Sikap ngotot China sangat tampak dari caranya yang terus mengirim sejumlah kapal Penjaga Pantai dan nelayan ke perairan Indonesia di Laut Natuna Utara pada Rabu lalu (2/1).
Sementara, hasil Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982, menyebut wilayah perairan Natuna Utara sebagai hak eksplorasi Bangsa Indonesia.
Untuk itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), meminta pemerintah bersikap tegas dalam masalah di Natuna Utara. Agar tidak menimbulkan intervensi dari AS, Jepang, hingga Rusia ke depannya.
"Pemerintah harus lebih tegas merespons klaim sepihak China ini. Selain dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik, oleh karena kemungkinan besar 'mengundang' intervensi negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang dan bahkan Rusia," kata Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi, dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/1).
Imanuel juga mengatakan, klaim China atas Natuna Utara itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Yakni dengan cara mengekplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.
"Dari perspektif ekonomi, baik gas alam dan ikan-ikan ini dapat menunjang kebutuhan energi dan pangan China karena populasi penduduk mereka mencapai 1,3 miliar jiwa," ucap Imanuel.
Oleh karena itu, GMNI berpandangan bahwa klaim sepihak ini jelas-jelas bakal mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.
"Bahkan berpotensi menciptakan instabilitas ekonomi politik di Indonesia sendiri. Karena kemungkinan besar muncul gelombang-gelombang demonstrasi menolak China di kemudian hari," demikian Imanuel.[rmol]
