DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo menyampaikan tidak ada kapal penangkapan ikan dilakukan oleh Pemerintah Komunis China saat mengunjungi Kepulauan Natuna siang tadi, Rabu (8/1).
Padahal, secara terang-terangan pemerintah China melalui Jurubicara, Geng Shuan menyatakan bahwa Natuna merupakan bagian dari Kepulauan Nansha. Sehingga China berhak melakukan traditional fishing ground di Natuna.
Selain itu terdapat coast guard di perairan Natuna, dan kapal penangkapan ikan serta kapal perang yang kerap memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio mempertanyakan Presiden Jokowi perihal kedaulatan RI dalam perkara pelanggaran ZEE oleh China di Natuna Utara.
“Jadi yang bener yang mana Pak @jokowi? China langgar kedaulatan kita atau tidak Pak,” ucap Hensat dalam akun Twitternya, Rabu (8/1).
Dia juga menyinggung perihal Menko Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan yang takut adanya masalah Natuna menghambat investasi negara tirai bambu itu di Indonesia.
“Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Bapak yang takut kegaduhan ini hambat investasi? Sebab sebelumnya menteri-menteri Bapak menyampaikan hal yang berbeda. Mohon pencerahan #Hensat,” tandasnya. (*)
