DEMOKRASI.CO.ID - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana curiga bukan nelayan yang diterjunkan pemerintah China di Laut Natuna Utara.
"Saya tidak tahu (China) meminta nelayannya, atau jangan-jangan ini nelayan-nelayanan, tetapi sebenarnya orang yang dibayari oleh Pemerintah China," ujar Hikmahanto dalam diskusi Pantang Keok Hadapi Tiongkok di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Hikmahanto menduga, nelayan China yang selama ini mengambil ikan-ikan di Natuna Utara justru militer yang menyamar. Namun menurut dia, hal itu perlu diverfikasi lagi.
"Nah, perlu diverifikasi itu," kata dia.
Di sisi lain, menurut Hikmahanto, sejatinya pemerintah menerjunkan kapal-kapal militer untuk terus menjaga peraian Natuna Utara.
Selain menjaga kedaulatan NKRI, kapal-kapal patroli, baik dari Bakamla maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus melindungi para nelayan yang melaut ke Natuna Utara.
"Harus melakukan patroli, bukan dalam rangka militer. Patroli itu ada dua, seperti juga yang dilakukan China, satu menangkapi nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan, yang kedua melindungi nelayan-nelayan kita," kata dia.
"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu mereka komplain, kami ini diusir sama coast guard China, tapi kita enggak punya backup yang backing kita," Hikmahanto menambahkan.
