DEMOKRASI.CO.ID - Gelaran Pilpres 2019 telah usai. Tapi, diskriminasi politik masih terus terjadi, khususnya pada mereka yang berseberangan dengan pemerintah
Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma bahkan mengaku prihatin lantaran rekonsiliasi politik yang terjadi sebatas mengakomodasi Prabowo Subianto sebagai mantan calon presiden penantang Joko Widodo.
Sementara kepada para pendukung Prabowo-Sandi, tidak ada upaya untuk merangkul. Menurutnya, Reuni Akbar 212 seharusnya menjadi momentum baik bagi pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.
Terlebih, Prabowo sebagai orang yang didukung kelompok 212 sudah dirangkul Jokowi.
“Tidak ada itu dua capres yang buat Indonesia hampir terbelah, kemudian bersatu dalam satu jajaran. Jokowi sebagai presiden, Prabowo Menteri Pertahanan,” terangnya kepada redaksi, Selasa (3/12).
Lieus mengingatkan agar para pendukung turut diikutkan dalam rekonsiliasi. Jokowi harus memberikan amnesty bagi mereka yang menjadi tahanan politik. Begitu juga dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang belum bisa kembali ke tanah air.
Dengan begitu, sambungnya, semua bisa bersatu dalam menjadi lebih baik.
Jadi rekonsiliasi jangan cuma selesai dengan Jokowi dan Prabowo, kasihan negeri ini. Masak rekonsiliasi cuma berdua,” tutupnya. (Rmol)
