![](https://1.bp.blogspot.com/-vV-l6VWjIVo/XfT71tn2RoI/AAAAAAADnNA/jJaqS9zbZ-gfQVYo_2vDvkt2XnC1VimWgCLcBGAsYHQ/s640/230682_01494214122019_ngaji_bulnanan_muhamamdiyah.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menduga ada campur tangan Amerika terkait isu yang mendiskreditkan ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kasus kemanusiaan menimpa etnis Muslim Uighur, Xinjiang China.
Hal itu sejurus dengan pemberitaan provokatif dari media asing Wall Street Journal (WSJ) yang menyebut ormas Islam Indonesia mendapatkan gelontoran dana 'untuk diam' soal kasus Muslim Uighur.
Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, beberapa waktu lalu pengurus PP Muhammadiyah pernah kedatangan Dubes Amerika yang menginginkan PP Muhammadiyah angkat bicara soal nasib Muslim Uighur di Xinjiang China
Muhammadiyah, kata Mu'ti, tanpa rasa ragu dan maksud ingin mencampuri urusan negara lain, Muhamamdiyah tetap menyuarakan isu hak asasi manusia (HAM).
"Waktu Dubes Amerika Serikat ke PP Muhammadiyah, sang Dubes meminta Muhammadiyah membuat pernyataan soal Uighur. Tapi kita katakan bahwa Muhammadiyah punya penilaian tersendiri dan kalo menyampaikan sesuatu harus didukung oleh data," ungkap Mu'ti di sela-sela acara Pengajian Bulanan PP Muhamamdiyah, Jumat (13/12).
Menurut Mu'ti, sikap politik Amerika dan China belakangan yang tengah berseteru, dengan sengaja memainkan isu soal pembantaian Muslim Uighur.
"Jadi sikap politik Amerika yang seperti itu, dalam beberapa hal sebenarnya merepresentasikan persaingan politik Amerika dengan China, kemudian isu Uighur itu dijadikan salah satu bagian dari senjata politik Amerika," demikian Mu'ti. (Rmol)