DEMOKRASI.CO.ID - Fraksi PKS DPR RI tak ingin isu penidasan Muslim Uighur di Xinjiang mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan China. Fraksi meminta semua pihak untuk membangun opini yang bertanggung jawab.
Dia tidak ingin hubungan RI dengan pemerintah China jadi terganggu karena persoalan ini. Dia berharap isu Uighur dikawal dengan pemberitaan yang adil.
“Kita menduga, bahwa kita semua tidak mendapatkan informasi-informasi terkait Uighur secara obyektif, netral dan faktual secara cukup dan memadai,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi PKS, Sukamta lewat pesan tertulis, Rabu (18/12).
“Karena kalau diperhatikan, masalah ini sudah menjadi bagian dari dinamika hubungan Amerika Serikat dengan China,” imbuh dia.
Dia menyarankan, Pemerintah menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut. Memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang.
“Kami juga perlu mendorong LKBN Antara untuk menggali dan mendapatkan berita terkait kaum Muslimin di Xinjiang secara obyektif, seimbang dan shahih,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Sukamta menambahkan, Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara. Termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang.
Menurut dia, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Dia percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian.
“Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur,” tuturnya. [ns]
