DEMOKRASI.CO.ID - Realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 jauh panggang daripada api. Pada bulan Oktober, penerimaan masih minus Rp 559,06 triliun dari target APBN.
Pada November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkilah bahwa kekurangan penerimaan terjadi karena penurunan harga komoditas di pasar internasional.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyangkal alasan Menteri Keuangan berpredikat terbaik dunia itu. Menurutnya, bukan faktor eksternal yang membuat penerimaan pajak bolong, melainkan perencanaan yang tidak matang.
Perencanaan kurang realistis dan sebatas menyenangkan atasan atau istilah lamanya, asal bapak senang (ABS).
“Beginilah dampak kalau membuat perencanaan tidak realistis dan ABS,” tegasnya dalam akun Twitteri pribadi, Rabu (4/12).
Dia juga mengkritik perencanaan APBN 2019 yang sangat ambisius. Belanja besar direncanakan sementara di satu sisi penerimaan negara tidak sanggung mengcover.
Jadi seperti dugaan sebelumnya,” tuturnya.
Pada Oktober lalu, data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.018,5 triliun atau 64,56 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. (Rmol)
