DEMOKRASI.CO.ID - Harus ada perubahan strategi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua memimpin Indonesia.
Beberapa perubahan yang perlu dieksekusi yakni pendanaan APBN yang selama ini hanya mengandalkan penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan utang.
Menurut pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono, pendanaan APBN bisa ditambah dengan sumber non-konvensional, salah satunya opsi pajak super progresif yang bisa diperuntukkan mobil mewah, perkantoran, pabrik dan lain-lain.
Tak hanya soal pajak super progresif, lanjut Yudhie, pemerintah diminta tak lagi mengandalkan pendanaan konvensional dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.
Atas dasar kedaulatan negara, pemerintah bisa saja menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak sejumlah uang baru sesuai kebutuhan tanpa harus mengganggu likuiditas uang yang telah tersedia di pasar.
“Siapa bilang (BI) tidak bisa (mencetak uang untuk pembiayaan infrastruktur)? Kalau soal diprotes oleh negara lain, ya itu sudah pasti, tapi apakah bisa? Secara ilmu ekonomi bisa saja itu dilakukan asal uangnya benar-benar dipakai hanya untuk pembangunan (infrastruktur) dan setelah usai harus ditarik lagi sehingga tidak membanjiri pasar sampai terjadi inflasi,” papar Yudhie.
Ia sadar cara-cara out of the box ini akan dianggap sebagian pihak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Namun baginya, fakta saat ini bukan perekonomian negara yang terancam, melainkan pihak-pihak yang mempermasalahkan itulah berpotensi kehilangan ladang untuk mendapatkan keuntungan.
“Karena dengan cara-cara konvensional, perbankan dapat untung dari pembiayaan ke BUMN infrastruktur. Investor besar diuntungkan karena pemerintah jadi merasa perlu menerbitkan SUN (Surat Utang Negara). Mereka-mereka ini yang membangun persepsi seolah cara-cara pendanaan konvensional adalah satu-satunya jalan.(rmol)
