DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Keluatan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akan membuka keran ekspor benih lobster. Kata Edhy, ekspor benih lobster dibuka untuk keberlanjutan nelayan dan alam. Selama dilarang, penyelundupan ekspor ilegal tetap terjadi.
Pusat penelitian politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Imam Syafii mengatakan, wacana membuka kembali keran ekspor benih lobster bukanlah solusi yang tepat.
Kata Imam, alasan mengurangi kerugian negara yang disampaikan Menteri Edhy bukanlah cara yang relevan.
Membuka keran ekspor bukan cara yang relevan untuk mengurangi kerugian negara akibat penyelundupan benih lobster. Seharusnya, KKP lebih mendorong pengembangan praktik budidaya lobster di dalam negeri," kata Imam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/12).
Lebih lanjut, Imam menyebutkan jika negara ingin diuntungkan dan nelayan disejahterakan, maka solusi jangka panjangnya adalah pengembangan budidaya lobster berbasis kawasan.
Menurut Imam, KKP bisa melibatkan berbagai pihak seperti BPPT (Badan Pengkajian dan penerapan teknologi), Universitas, LIPI dan juga pihak swasta untuk mengupayakan bagaimana budidaya lobster bisa dikembangkan dan nelayan bisa disejahterakan.
Pengembangan budidaya berbasis kawasan tidak dapat mengabaikan peran dan pengalaman nelayan, meliputi aspek sosial-ekonominya juga aspek lingkungannya, terutama untuk tujuan konservasi. Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan seperti ini lebih relevan daripada angka-angka," demikian ulas Imam.(rmol)
