DEMOKRASI.CO.ID - Pihak Istana menepis anggapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan berpotensi memunculkan matahari kembar. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menilai PKS memang tidak pernah memandang baik apapun kebijakan pemerintah.
"Mana ada PKS yang benar yang selalu baik untuk kebijakan pemerintah. Semuanya salah, semuanya jelek. Jadi membuat satu statement dalam evaluasi, kritik, paling tidak ada reasoning-nya. Masa sih semua kebijakan pemerintah itu jelek, masa semua pemborosan," ujar Ngabalin di Rumah Dinas Menko Luhut di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019).
"Kalau untuk kepentingan bangsa ini besar. Satu saja untuk Wakil Kepala Staf masa nggak boleh," imbuhnya.
Jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Selasa (23/12), disebutkan susunan KSP, yaitu:
1. Kepala Staf Kepresidenan
2. Wakil Kepala Staf Kepresidenan
3. Deputi
4. Tenaga Profesional
Ngabalin sendiri meyakini keberadaan Wakil Kepala Staf Kepresidenan tidak akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi. Sebab, menurutnya, pekerjaan Kantor Staf Presiden itu berat dan banyak.
"One hundred percent, hakulyakin percaya (tak akan tumpang-tindih). Karena Abang (Ngabalin) kan ada di situ," sebutnya.
Menurut Ngabalin, keberadaan Wakil Kepala Staf Kepresidenan akan meringankan beban Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Kader Partai Golkar itu berterima kasih kepada Jokowi karena telah menambahkan posisi Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
"Kerja di KSP itu banyak dan besar. Kasihan Pak Moeldoko sendiri. Jadi harus di-back up wakil kepala staf, dan kami bersyukur terima kasih kepada Bapak Presiden, kalau bisa ada penambahan wakil KSP, itu paten itu," ucap Ngabalin.
Ngabalin pun memiliki pesan khusus untuk Jokowi sebelum menunjuk Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dia berpesan bahwa orang yang bakal menduduki jabatan tersebut harus kompeten dan juga loyal kepada Presiden.
"Yang paling penting kompetensi, kemudian punya kemampuan untuk organize organisasi KSP. Dan loyalitas, sehebat apapun orang kalau tidak loyal ke presiden, karena itu kan user-nya presiden, unit kerja presiden. Hebat, pintar, berpengalaman tapi kalau tidak loyal nggak penting. Karena kita backup kerja presiden, hidup mati untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.
Dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden disebutkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kantor Staf Presiden. Bahkan, perpres tersebut menyatakan bahwa Wakil Kepala Staf Kepresidenan bakal mendapatkan fasilitas setingkat menteri.
"Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden," demikian bunyi Pasal 6 ayat 2.
"Wakil Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri," demikian bunyi Pasal 24.[dtk]
