DEMOKRASI.CO.ID - Proses pemindahan ibu kota baru Indonesia, dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dilakukan.
Adapun daerah yang dipilih untuk ibu kota baru adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut pemerintah, anggaran untuk pemindahan ibu kota baru ini kurang lebih sekitar Rp 466 triliun.
Anggaran ini akan terbagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Mengutip laporan Financial Times (FT), sebagai sumber pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga multilateral lain yang lebih mapan .
Dipilihnya bank yang berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.
Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel untuk pendanaan dibandingkan dengan WB dan ADB.
"Jika saya membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).
"Jika kami menggunakan multilateral gaya lama, kami tidak dapat mencapai target kami untuk memulai relokasi ke ibukota baru pada tahun 2024."
Selain itu, Kennedy mengatakan ukuran AIIB yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan lembaga multilateral yang lebih mapan, membuatnya lebih gesit dan lebih terbuka dalam hal struktur pendanaan yang inovatif.
Lembaga pemberi pinjaman multilateral yang lebih tua cenderung untuk meminjamkan langsung kepada pemerintah. Hal itu bisa membuat para pemimpin politik menuai kritik akibat meningkatnya utang negara, katanya.
"Itu [AIIB] lebih fleksibel," jelas Kennedy. "Dengan bank-bank gaya lama, saya khawatir ... mereka sangat lambat."
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menjadikan rencana tersebut sebagai prioritas dalam upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kemacetan di Jakarta.
Proyek ini juga bertujuan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah tumbuh sekitar 5% per tahunnya.
Namun, langkah pemerintah yang mencari dana dari bank China ini telah banyak menuai kritik.
Sebab, meski dikendalikan oleh 100 negara, termasuk India, Rusia, Inggris dan Australia namun pemegang saham terbesar di AIIB adalah China.
Sementara itu, langkah pemerintah RI yang melibatkan AIIB sebagai sumber pendanaan ini ditanggapi dengan baik oleh pimpinan lembaga tersebut.
"Jika pemerintah tertarik melibatkan kami, kami akan sangat senang memberikan dukungan," kata Presiden AIIB Jin Liqun kepada FT. [cnbc]
