![](https://1.bp.blogspot.com/-Vi0wPSYeT9M/Xfl0PeiorhI/AAAAAAADnc8/OKBN5Rs7fXEVwAp83rOQeaXkDqS0YRIIQCLcBGAsYHQ/s640/andre-rosiade-nevi-zuariana-irwan-prayitno.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Mencuatnya percakapan dalam grup WhatsApp yang menimbulkan polemik antara istri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, Nevi Zuairina dengan Anggota DPR Andre Rosiade soal ancaman tembak mati menjadi ramai diperbincangkan publik.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Irwan Prayitno mengklarifikasi pernyataan sang istri dalam grup. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk nasehat.
"Andre sudah seperti adik sendiri bagi kami. Jadi dalam hal ini istri saya menasehati, jangan diplintir," ujarnya seperti diberitakan Klikpositif.com-jaringan Suara.com usai menghadiri kegiatan OJK di Auditorium Gubernuran Sumbar pada Selasa (17/12/2019).
Lebih lanjut, Irwan menyebut, dia dan istri sudah mengenal Andre sejak mahasiswa.
"Waktu masih saya jadi anggota DPR RI sekitar tahun 1999, waktu itu dia mahasiswa Trisakti, kalau Andre demo selalu mampir ketempat kerja saya. Sudah kenal lama, sudah dianggap adik sendiri, wajarlah istri saya menasihati," katanya.
Dikatakan Irwan, percakapan tersebut seharusnya hanya menjadi konsumsi anggota grup.
"Bercarut saja kadang ada dalam grup, tapi itu konsumsi bagi anggota grup terbatas bukan di publik. Saya tanya kawan-kawan wartawan bagaimana percakapan dalam grup, macan-macan kan?," katanya.
Irwan mengemukakan, jika ditelaah ungkapan istrinya merupakan nasehat untuk Andre. Sebab dari unggahan Andre, disampaikan soal teguran Dirjen Otda karena gubernur, wakil gubernur dan sekda tidak berada di tempat saat kunjungan komisi II. Sementara keterangannya menyinggung soal gubernur ke luar negeri.
"Kan enggak nyambung, maka dari itu istri saya menasihati, agar ungkapnya jangan kayak gitu. Kemudian terkait 'tembak mati' dari istri saya sebagai bahasa perumpamaan," katanya.
Sementara terkait interpelasi, Irwan menilai merupakan hal biasa saja dari DPRD Sumbar terhadap mitranya Pemprov Sumbar. Namun, dia mempertanyakan kapasitas Andre Rosiade yang seharusnya bukan ke Pemprov Sumbar, tetapi ke kementerian (Pusat).
"Kalau kapasitas dia sebagai ketua DPD Gerindra Sumbar yang kata Wagub belum juga serah terima. Seharusnya DPRD Sumbar yang dari Gerindra baru pas ke kami di provinsi. Seharusnya dia menyuarakan kita di provinsi ke pusat itu baru betul," katanya. []