![](https://1.bp.blogspot.com/-9AHpy28DFVI/XepZI6g1MiI/AAAAAAADmh8/7DzOLgyIVI0oFCjb3ASOwSo8q7KDbn0ewCLcBGAsYHQ/s640/439002_11205306122019_gede_sandra_%2528net%2529.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Indonesia diproyeksikan akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap pada 2036. Dan pendapatan per kapta akan makin melesat pada 2045.
Menurut Kemenkeu, pada 2036 diperkirakan pendapatan masyarakat mencapai 12.233 dolar AS per kapita. Angka ini akan terus melonjak menjadi 23.199 dolar AS per kapita pada 2045.
Perhitungan itu muncul berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen, yang kabarnya mendapat pengakuan lembaga internasional.
Itu merupakan hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di sela-sela Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12).
Akan tetapi, hitungan Kemenkeu ini dianggap Peneliti ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra tidak akurat. Bahkan sama sekali tidak mendekati hasil yang sebenarnya.
"Pantas saja indeks PISA, kemampuan menghitung anak-anak bangsa kita, termasuk paling rendah sedunia. Karena para pejabat di kementerian keuangan yang katanya pintar-pintar, ternyata menghitung proyeksi ekonomi sederhana saja tidak akurat," ucap Gede Sandra, Jumat (6/12).
Menurut perhitungan Gede, bila pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5 persen dengan pertumbuhan penduduk 1,1 persen, maka pada 2036 pendapatan masyarakat Indonesia hanya 7.900 dolar AS. Sementara pada 2045 baru 11.100 dolar AS per kapita.
Artinya, jika menggunakan perhitungan Kemenkeu di mana pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5 persen, hingga 2045 Indonesia belum bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Bila ada pejabat yang menyatakan sebaliknya itu dipastikan hanya mitos.
Bila ingin sesuai proyeksi Kemenkeu, pada 2036 pendapatan masyarakat mencapai minimal 12.233 dolar AS dan 2045 mencapai 23.000 dolar AS, menurut Gede pertumbuhan ekonomi Indonesia harus rata-rata 7,6 persen.
"Jadi tolong Pak Jokowi, para pejabat di Kemenkeu yang tidak bisa menghitung dengan baik agar diberikan kursus matematika. Jangan sampai rakyat kita dininabobokkan terus dengan kesalahan perhitungan semacam ini," tutup Gede. [rmol]